Pelajaran dari Resolusi Jihad: Muhammad Nuh Ajak Umat Islam Proaktif Sikapi Dinamika Politik

Medan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah sukses menggelar Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Tahun 2025 di Grand Inna Hotel Medan, dari Jumat hingga Sabtu (31 Oktober–1 November 2025). Acara ini menjadi ajang penting untuk mengonsolidasikan para ulama, akademisi, dan pimpinan ormas Islam dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun soliditas umat Islam di Sumatera Utara.

Mengangkat tema “Memperkuat Soliditas Umat untuk Membangun Peradaban Islam yang Maju dan Berkah,” kegiatan ini menampilkan Ketua PW Persis Sumatera Utara, H. Muhammad Nuh, MsP, yang menyampaikan pandangan kritisnya mengenai peran umat Islam, khususnya dalam dinamika politik kontemporer.

Muhammad Nuh mengawali paparannya dengan mengingatkan kontribusi historis umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia, menekankan peran Resolusi Jihad sebagai cikal bakal Hari Santri Nasional, serta keberanian Bung Tomo yang memekikkan takbir saat Hari Pahlawan 10 November 1945.

Secara khusus, Muhammad Nuh memaparkan perbedaan signifikan antara politik substansial dan politik prosedural.

• Politik Substansial: Menurutnya, politik jenis ini mengandung banyak kesamaan kepentingan mendasar umat Islam. Inilah fokus utama yang harus terus dijaga dan dikembangkan.
• Politik Prosedural: Jenis politik ini cenderung menghadapi kendala teknis dan dinamika perubahan yang cepat.

“Politik substansial harus terus berlanjut, dibarengi politik prosedural yang dinamis. Dengan munculnya partai-partai bernuansa Islam, sikap kita harus menerima realita ini sebagaimana kita menghormati perbedaan mazhab,” tegas Muhammad Nuh.

Beliau menekankan bahwa konsolidasi umat merupakan hal yang wajib dalam pembangunan, menuntut keterlibatan aktif setiap pihak sesuai dengan kapasitas dan kontribusinya.

Muhammad Nuh juga menyoroti perlunya sikap cepat dan proaktif dalam menyikapi perubahan politik. Sebagai ilustrasi, jika Nias mengalami pemekaran menjadi provinsi baru, MUI di kawasan tersebut harus segera siap untuk naik kelas menjadi MUI Provinsi Nias.

Ia menambahkan, MUI Sumut perlu bersikap proaktif dalam dunia politik, termasuk dengan menjalin komunikasi dan memanggil politisi muslim. Tujuannya adalah memastikan bahwa kekuatan umat Islam tidak hanya berupa moral dan sosial, tetapi juga terintegrasi sebagai kekuatan politik yang efektif.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan tukar gagasan yang memperkuat jaringan kolaborasi antarulama dan tokoh Muslim dalam berbagai bidang kehidupan di Sumatera Utara.