Cukai Rokok: Untungkan Industri, Rugikan Masyarakat?

Jakarta – Penerimaan negara dari cukai rokok di RAPBN 2026 terus jadi andalan, tapi malah menuai kritik. Beberapa pakar bilang kebijakan ini lebih menguntungkan industri rokok daripada masyarakat yang harus tanggung biaya sosial dan kesehatan akibat rokok.

Senior Advisor CHED ITBAD, Mukhaer Pakkanna, bilang industri rokok memperkaya diri dengan eksploitasi kelompok rentan. “Surplus ekonomi keluarga miskin banyak dialihkan ke industri rokok. Industri rokok jadi kaya raya berkat kontribusi masyarakat miskin, petani tembakau, buruh industri, bahkan anak-anak yang jadi konsumen,” kata Mukhaer di Jakarta.

Ia nambahin, tantangan terbesar pengendalian rokok di Indonesia bukan cuma soal ekonomi, tapi juga politik. “Industri rokok punya lobi politik yang kuat, bahkan sampe level desa. Intervensi industri tembakau (Tobacco Industry Interference/TII) jadi hambatan utama dalam pengendalian tembakau,” katanya.

Halik Sidik, narasumber lain, soroti ketimpangan penerimaan dan biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah. “Biaya penanganan penyakit akibat rokok bisa sampe Rp5,4 miliar per tahun, sementara pajak iklan rokok cuma sekitar Rp150 juta. Gak rasional kalau penerimaan jauh lebih kecil daripada biaya kerugian,” jelas Halik.

Menurutnya, beban BPJS Kesehatan juga terus meningkat akibat klaim penyakit katastropik yang sebagian besar dipicu konsumsi rokok. Kepala Pusat Studi CHED ITBAD, Roosita Meilani Dewi, nyebut fenomena ekonomi rokok di Indonesia sebagai “Serakahnomics”. “Industri rokok eksploitasi konsumen kecanduan dan mengunci masyarakat dalam pola konsumsi. Mereka sengaja nyasar anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok miskin. Industri meraup untung besar, sedangkan biaya kesehatan dan sosial dipindahkan ke masyarakat,” papar Roosita.